Selamat Datang Di Portal Media Indonesia. E-mail : [email protected]

SKK Migas Disarankan Bubar


SKK Migas Disarankan Bubar

Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permu­sya­waratan Rakyat (MPR) Hajriyanto Y Thohari menyarankan agar SKK Migas dibubarkan. Menurutnya, lembaga baru itu memiliki kewenangan yang besar tetapi tidak memiliki fungsi pengawasan internal.
Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari
"Jika satuan pengawas internal tidak mampu mencegah korupsi ya dibubarkan saja sekalian," ujar Hajriyanto di Kompleks Parlemen.
Ia mengatakan, salah sa­tu kelemahan lembaga-lem­baga negara saat ini ada­lah lemahnya kinerja satuan pe­ng­awasan internal.
Menurutnya, lembaga yang memiliki satuan penga­was internal seperti Inspek­torat Jen­deral dan Inspektorat Daerah saja masih melaku­kan praktik korupsi, apalagi badan-badan lainnya yang tidak memiliki satuan penga­was internal.
"Penyelewengan keua­ng­an ya makin parah saja. Pa­da­hal badan-badan sema­cam SKK Migas itu kewena­ng­an dan kekuasaannya sa­ngat besar. Alhasil, berlakulah dalil power tends to corrupt, absolute power, corrupt absolutely," ujar Hajriyanto.
Politisi Partai Golkar ini berharap Komisi Pemberan­ta­san Korupsi bisa membina satuan-satuan pengawas internal itu untuk pencegahan korupsi.
"Tidak ada pilihan lain lagi kecuali memberdayakan sa­tuan-satuan pengawas internal yg tugasnya adalah me­ngawasi secara ketat sejak dini agar korupsi tidak terjadi. Jangan sampai korupsi baru terungkap setelah terjadi ke­rugian keuangan negara da­lam jumlah yang sangat be­sar," ujarnya.
Sementara, Pengamat per­minyakan, Kurtubi, menya­rankan agar pengelolaan mi­gas di Indonesia dilakukan oleh Pertamina. Pasalnya, Sa­tuan Kerja Khusus Pelak­sa­na Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang merupakan lem­baga pemerintah di bawah Kemen­terian Energi dan Sum­ber Daya Mineral (ESDM) tidak boleh berbisnis. Untuk menjual mi­nyak, SKK Migas selalu mela­kukan tender dan sangat ra­wan korupsi.
Menurut Kurtubi, sistem Indonesia yang membentuk SKK Migas telah salah dan me­nurutnya siapapun yang me­mimpin akan sangat mu­dah tergoda dengan uang suap tender penjualan mi­nyak tersebut. Kurtubi menya­rankan agar SKK Migas dibu­barkan.
"Sebaiknya SKK Migas dibubarkan saja. Kelola keka­yaan migas ga usah lembaga pemerintah. Migrasi ke peru­sahaan Pertamina. Untuk apa punya perusahaan negara per­minyakan tapi menjual nyu­ruh orang lain," katanya.
SKK Migas sangat rawan dengan korupsi dan penyo­go­kan. Kurtubi menyayangkan orang seperti Rudi bisa ter­giur dengan uang sogokan yang cukup besar.
"Kalau kurang ya tawaran dinaikkan terus. Itu yang buat ter­goda. Tata kelola harus dirubah, mencabut UU Mi­gas," tutupnya. Sarwo E
Read More : SKK Migas Disarankan Bubar

SBY Ngotot Lantik Patrialis Akbar



SBY Ngotot Lantik Patrialis Akbar

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), resmi melantik mantan Menkum HAM Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi. Namun penunjukan SBY itu menuai pro dan kontra.

Jakarta - Presiden Susilo Bam­bang Yudhoyono (SBY) melantik tiga hakim konstitusi. Ketiga hakim yang dilantik itu adalah Patrialis Akbar, Maria Farida dan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, yang sama-sama diperpanjang masa jabatan­nya.
Presiden Susilo Bam­bang Yudhoyono melantik tiga hakim konstitusi
Ketiganya dilantik pada pukul 10.30 WIB di Istana Negara, Jakarta. Hanya Patrialis yang diangkat oleh SBY menggantikan Achmad Sodiki yang memasuki masa pensiun, se­dangkan Akil dan Maria hanya diper­panjang masa jabatannya.
Perpanjangan masa jabatan un­tuk Akil didasarkan putusan rapat pleno Komisi Hukum Dewan Perwa­kilan Rakyat pada 21 Maret 2013. Hasil rapat pleno itu, seluruh fraksi me­nyetujui dan menyepakati Akil menjabat kembali sebagai hakim konstitusi.
Sementara, penunjukan Patrialis sebagai hakim konstitusi mendapat protes dari Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi, organisasi yang terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat, yang di dalamnya tergabung YLBHI, Komi­si Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), dan ICW.
Mereka mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 tentang peng­angkatan Patrialis sebagai hakim konstitusi ke Pengadi­lan Tata Usaha Negara.
Dalam gugatan ini, koalisi menu­ding Presiden Susilo Bambang Yudhoyono me­lang­gar tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Re­pub­lik Indonesia No 28 Tahun 1999 tentang Penyeleng­ga­ran Ne­gara yang Bersih, Un­dang-Undang PTUN No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Ne­gara, dan Pasal 19 Un­dang-Undang Mahkamah Konstitusi ten­tang Pencalo­nan Hakim Konstitusi yang ha­rus trans­paran.
“Kami akan meminta PT­UN me­ngeluarkan putusan se­la agar peng­angkatan Pat­ria­lis ditunda,” kata Erwin Nato­samal, perwakilan Koa­lisi dari Indonesian Legal Round­­table.
Mereka menilai Presiden me­nun­juk Patrialis tanpa pub­lik meng­etahui mekanis­me seleksinya.
Menurut Erwin, penunju­kan Patria­lias melanggar se­jumlah undang-undang, mi­sal­nya Undang-Undang Mah­ka­mah Konstitusi tentang pen­calonan hakim konstitusi yang dilaksa­nakan secara trans­paran dan partisipatif.
Adapun Patrialis tak meng­gubris gugatan itu.
“Kalau mau gugat, gugat se­mua hakim konstitusi, dong. Ja­ngan tanggung,” kata Pat­rialis.
Ia memastikan datang ke pe­lantikan tersebut meski penunjukannya dikritik.
“Itu amanah, ya, laksana­kan saja.”

Pro Dan Kontra
1. Djoko Suyanto (Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan)
“Presiden SBY tidak sem­ba­rangan memilih,” kata Djo­ko saat ditemui di Istana Bo­gor.
Selain itu, Ini wakil peme­rintah di Mah­kamah Konsti­tusi, maka hak pemerintah me­nentu­kan, ujar Djoko.
Djoko memban­tah penun­jukan Patrialis me­langgar un­dang-undang.
“Kami akan layani gugatan itu, tidak perlu khawatir,” ka­tanya.

2. Julian Aldrin Pasha (Ju­ru Bicara Kepresidenan).
“Kita tahu UU MK memberi ruang kepada pemerintah un­tuk mengajukan tiga wakil pe­merintah di samping wakil da­ri MK dan DPR. Pemerintah me­ngajukan nama salah satu ca­lon dari pemerintah untuk jadi calon hakim MK,” katanya di Istana Negara, Jakarta.
“Setelah mempelajari, me­­­l­i­hat dan memperhatikan ma­sukan dari menteri terkait yang dikoordinasikan di ba­wah Menko Polhukam juga men­de­ngar dari Menkum HAM, Jaksa Agung dan Kapol­ri, maka Pak Patrialis diang­gap pantas,” jelasnya.

3. Marwan Jafar (Ketua Frak­si PKB DPR RI)
“PKB mendukung atas diangkatnya Patrialis Akbar se­­bagai hakim MK karena su­dah sah sesuai UU MK,” pa­parnya.
Selain segi perundang-undangan, semua mekanis­me dan tata cara pemilihan Patrialis dinilai Marwan sudah sesuai prosedur oleh masing-masing lemba­ga yang berwe­nang.
“Presiden pun sudah me­la­ku­kan kewenangannya se­su­ai dengan UU yang berlaku sehingga tidak perlu diper­so­alkan sah dan tidaknya kare­na melalui Menkumham su­dah transparan dengan me­ng­u­mumkan calon Hakim MK yang diajukan dan ada pem­ban­dingnya,” tegas Marwan.

4. Jimly Asshiddiqie, Man­tan Ketua Mahkamah Kons­titusi (MK).
“Yang jadi masalah itu pro­sedur, rekrutmen, ujug-ujug dan tiba-tiba. Padahal da­lam UU harus pastisipatif dan transpran. Nah, sampai seka­rang belum ada pera­tu­ran me­kanisme itu, dalam pen­ca­lonan diatur dalam lem­baga,” katanya di kediaman­nya, Ja­lan Margasatwa Raya, Pondok Labu, Jakarta Sela­tan.

5. Bahrain, Direktur Advo­kasi Yayasan Lembaga Ban­tuan Hukum Indonesia (YL­BHI).
“Memang terkait Kepres nomor 87/P tahun 2013, ma­sing-masing punya penafsi­ran berbeda. Ada yang meng­ata­kan jelas orangnya karena jika ini bicara konstitusi kita harus serius. Kalau ini sudah main-main, artinya apabila konsti­tu­si sudah diper­main­kan, maka harus ada yang bertindak yaitu DPR. Bisa sa­ja dipanggil me­minta kete­ra­ngan, posisi DPR kan seba­gai pengawas dan ja­lannya un­dang-undang itu kan dari DPR,” kata dia di kan­tor Indonesia Corruption Watch (IC­W), Kalibata, Jakarta Sela­tan.

6. Sarifudin Sudding, Ang­go­ta Komisi III DPR (Ketua Fraksi Partai Hanura DPR).
“Memang pengangkatan Ha­kim MK itu kan ada yang diusulkan dari DPR dan pe­me­­rintah, dalam hal ini presi­den. Kan di UU-nya seperti itu. Kalau pemilihan Hakim MK itu harus melalui fit and proper di DPR semua, ya harus dila­ku­kan perubahan terha­dap UU. Dan itu kan merupakan hak yang diberikan kepada pe­merintah atau presiden un­tuk pemilihan Hakim MK,” kata­nya.
Dia meyakini jika hakim MK diangkat oleh presiden se­baiknya dengan proses se­leksi.
“Ketika misalnya kewena­ng­an itu diberikan presiden sama halnya ketika dia me­ng­angkat menteri sebagai pem­bantu, kan salah. Itu kan bukan sama dengan meng­ang­kat hakim konstitusi, itu kan bukan berarti hak prero­ga­tif. Itu kan salah. Seharus­nya dilakukan melalui meka­nis­me seleksi, apakah mela­lui Wantimpres atau lainnya, su­paya jelas pro­ses meka­nis­menya,” pung­kasnya. Far
Read More : SBY Ngotot Lantik Patrialis Akbar

KPK Tangkap Rudi Rubiandini



KPK Tangkap Rudi Rubiandini

Jakarta - Komisi Pemberanta­san Korupsi dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan dini hari ini, Rabu 14 Agustus 2013.
Rudi Rubiandini
KPK menangkap Kepala Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegia­tan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini di tempat tinggalnya di Jakarta Se­latan.
Penyidik KPK yang berjumlah sekitar sepuluh orang menggeledah rumah Rudi. Dari dalamnya, mereka membawa tas hitam dan sejumlah kardus, dan mo­tor gede BMW.
Selain Rudi, KPK juga me­nang­kap beberapa staf Rudi dari rumah itu. Total ada lima orang, termasuk Rudi, yang digelandang menuju kan­tor KPK. Kelimanya ma­sih diperik­sa di gedung KP­K.
1. Johan Budi Sapto Pra­bo­wo (Jubir KPK)
Juru bicara (jubir) Komisi Pem­be­rantasan Korupsi, Johan Budi Sap­to Prabowo, membenarkan ada­nya ope­ra­si tangkap tangan terha­dap Rudi.
“Dinihari tadi, ada ope­rasi dan ha­silnya sekitar lima orang ditang­kap,” ujar Johan
Menurut Johan, dari hasil operasi itu, penyidik KPK menyita US$ 400 ribu. Jum­lah itu baru kisaran awal.
“Yang lain lagi dihitung,” kata­nya.
Rudi diduga menerima suap se­banyak dua kali, yakni US$ 300 ribu pada bu­lan Ramadan dan US$ 400 ribu setelah Lebaran. Total­nya US$ 700 ribu. Uang ini da­ri sebuah perusahaan asing.
2. Bambang Soesatyo, Anggota Komisi III (Bidang Hu­kum) DPR RI
“Saya memberikan acu­ng­­an jempol kepada KPK yang sudah bekerja keras pa­­da saat masih dalam sua­­sa­na Lebaran,” katanya.
Penangkapan Rudi Ru­bi­­an­dini ini adalah peristiwa penting karena dia adalah sa­lah seorang tangan ka­nan Men­teri ESDM.
“Sering dengan terde­ng­ar rumor adanya setoran ke­pa­da pejabat untuk me­mu­lus­kan perizinan terse­but, bis­nis mi­gas adalah bis­nis yang berskala sangat be­sar,” kata­nya.

SKK Migas Tetap Jalan
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Sis­woutomo memastikan ope­­rasional dan organisasi Satuan Kerja Khusus Pelak­sa­na Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK) Migas tak akan terganggu meski Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini ditangkap Komisi Pemberantasan Ko­rup­si.
“Bisa dikelola dulu seca­ra kolegial karena di sana ada Wakil Kepala SKK Mi­gas dan deputi-deputi,” kata Susilo.

Pecahkan Rekor
Kasus Rudi Rubiandini yang disangka menerima uang suap senilai US$ 700 ri­bu (sekitar Rp 7,2 miliar) me­­mecahkan rekor.
Rekor sebelumnya dipe­gang Artalyta Suryani se­orang pengusaha Indonesia yang da­lam kasus pe­nyu­a­pan jak­sa kasus Ban­tuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Selanjutnya rekor Ahmad Fathanah yang ditangkap di Ho­tel Le Meridien seusai me­­nerima uang Rp 1 miliar da­ri importir daging, PT Indo­guna Utama.
Penangkapan Rudi itu me­ngejutkan banyak kala­ng­­an, dari mulai pejabat hing­ga DPR. Saat dilantik, Rudi Rubi­an­dini menjadi tum­puan ba­nyak orang un­tuk mem­benahi SKK Migas.

Jero Wacik Diam-diam Te­mui SBY
Presiden Susilo Bam­bang Yudhoyono kabarnya ter­­kejut mendengar penang­ka­pan Rudi Rubiandini oleh KPK.
Menteri Energi dan Sum­ber Daya Mineral Jero Wacik mengungkapkan hal itu se­te­­lah bertemu dengan Presi­den di Istana Negara, Jakar­ta melalui Menko Perekono­mian Hatta Rajasa.
“Pak Presiden terkejut. Sa­­ya saja terkejut,” kata Je­ro. Jero tidak menyangka bah­wa Rudi akan tertangkap KPK dalam dugaan kasus suap.
Pemerintah, kata Jero, akan menyerahkan seluruh pro­ses hukum kepada KPK. Ke­menterian ESDM tidak ber­­wenang turut campur da­lam kasus tersebut.
Menurut Jero, Presiden ber­­harap agar pemeriksaan Rudi oleh KPK tidak meng­ham­­bat kegiatan industri minyak dan gas di Indonesia. Far
Read More : KPK Tangkap Rudi Rubiandini
Read More :
Read More :
Read More :
Read More :

280 Px

280 Px

280 Px

  © Design : portalmediaindonesia